Tolak PPN Pendidikan Dan Sembako, TB Hasanuddin: Jangan Bebani Rakyat Yang Hidup Pas-pasan

TB Hasanuddin/Net
TB Hasanuddin/Net

Rencana pemerintah yang akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan dan (Sembilan Bahan Pokok) Sembako, turut dikomentari Anggota Komisi II DPR RI, TB Hasanuddin.


Menurut TB Hasanuddin, rencana tersebut sangat tidak tepat lantaran hanya akan menambah beban masyarakat yang saat ini tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Saya selaku wakil rakyat, banyak masyarakat di daerah yang mempertanyakan apakah pendidikan akan dikenakan pajak dan Sembako juga?" ujar mantan Ketua DPD PDIP Jabar tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).

Di masa pandemi Covid-19 yang belum usai, ada ribuan masyarakat menganggur. Sehingga, pemerintah harus dipertimbangkan kembali wacana pajak pendidikan dan Sembako agar tidak mengakibatkan bencana kekurangan makan bagi masyarakat.

"Pembebanan pajak untuk Sembako, walaupun baru rencana rasanya, harus dipertimbangkan ulang pemerintah terutama di era pandemi. Bencana kekurangan makan akibat pengangguran itu sudah di depan mata, sehingga tidak menjadi masalah bagi masyarakat,” tegasnya.

Mantan ajudan Presiden BJ Habibie tersebut menjelaskan, ketika wacana penerapan pajak pendidikan dan Sembako dilaksanakan, maka masyarakat yang akan membayar lebih mahal.

Menurutnya, pajak merupakan instrumen dalam menerapkan keadilan sosial. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang terkait wacana pajak pendidikan dan Sembako agar tidak membebani masyarakat.

“Kenakanlah pajak yang tinggi pada mereka yang berpenghasilan tinggi seperti pajak mobil mewah, rumah mewah, barang mewah dan lain lain. Jangan dibebankan kepada rakyat kecil yang sudah hidupnya juga pas-pasan,” pungkasnya.