Tolak UU Ciptaker, GP Ansor Cirebon Dukung Langkah PBNU Ajukan Judicial Review Ke MK

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Cirebon Ahmad Ibnu Ubaidillah/Ist
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Cirebon Ahmad Ibnu Ubaidillah/Ist

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cirebon, taat terhadap keputusan PBNU yang tidak menyetujui beberapa rumusan pasal yang ada di dalam UU Cipta Kerja. Keputusan PBNU itu diyakini sudah melalui kajian yang ketat dan komprehensif.


Demikian dikatakan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Cirebon, Ahmad Ibnu Ubaidillah dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (13/10).

Ahmad menilai, jika penolakan tersebut didasari adanya beberapa pasal terkait buruh dan pendidikan yang dirasa tidak tepat. PBNU, sebagai rumah besar warga Nahdliyin telah mengeluarkan pendapat yang pada intinya turut menyayangkan dan tidak setuju dengan beberapa muatan pasal di dalam UU Cipta Kerja. 

"Tindakan atas ketidaksetujuan itu akan PBNU lakukan secara konstitusional dengan mekanisme Judicial Review di MK," ujarnya.

Dia mengaku, akan menyikapi beberapa poin penting, dan juga turut mengawasi daerah yang menjadi tanggung jawab GP Ansor Kabupaten Cirebon untuk tetap kondusif dan damai serta memastikan para anggota untuk tidak bersikap secara organisasi maupun pribadi yang melangkahi keputusan pimpinan pusat. 

"Kami mengimbau agar upaya penolakan tersebut lebih diarahkan kepada mekanisme yang konstitusional, yakni mekanisme Judicial Review di MK," jelasnya.

Selain itu, GP Ansor Kabupaten Cirebon juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap fokus pada upaya penanganan Covid-19 meskipun sedang berada di tengah keadaan sosial dan politik yang sedang memanas akibat pengesahan UU Cipta Kerja.