Transparansi Anggaran Kegiatan Karang Taruna Purwakarta Disoal

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Bab III Pasal 18, keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif. Artinya, setiap generasi muda yang berusia 13 sampai 45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.


Diungkapkan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Purwakarta, Ryan Sukma Ramadhan, jika mengacu pada aturan tersebut maka sudah semestinya Karang Taruna menjadi organisasi yang bersifat publik termasuk dalam soal anggaran.

"Karena semua generasi muda berusia berusia 13-45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Maka mereka memiliki hak untuk tahu laporan pertanggung jawaban Karang Taruna setiap tahunnya," kata Ryan kepada Kantor Berita RMOL Jabar, Kamis (14/1).

Menurutnya, sampai hari ini publik, termasuk dirinya yang juga merupakan anggota Karang Taruna tidak pernah tahu menahu soal anggaran-anggaran apa saja yang diterima Karang Taruna termasuk pertanggungjawabannya.

"Ketika saya berbicara kepada pengurus kecamatan mereka juga tidak mengetahui hal tersebut," tuturnya.

Ryan juga mengatakan, dari informasi yang dia terima, ketahui bahwa Pengurus Karang Taruna Kabupaten Purwakarta telah menerima anggaran hibah dari APBD Purwakarta setidaknya sebesar Rp 100 juta yang pencairannya telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 lalu.

"Itu untuk apa kita tidak tahu sementara kepengurusan juga sudah berakhir. Anehnya sebagian pengurus PK Karang Taruna ada yang menerima uang sebesar Rp 500 ribu dari pengurus kabupaten. Sebagian lagi bahkan tidak tahu menahu. Dan mereka yang menerima tidak diminta kuitansi untuk pelaporan padahal dalam laporan keuangan kuitansi adalah hal penting," demikian Ryan.