Tutup Kekurangan Penerimaan Pajak, Pemerintah Didesak Uber Piutang Negara

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi/Net
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi/Net

Pemerintah didesak mengejar piutang negara kepada para debitur di sisa tahun anggaran 2020. Jumlah bruto piutang negara yang mencapai Rp358,5 triliun cukup besar untuk menambah pemasukan kas negara.


Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rp358,5 triliun piutang negara terdiri dari piutang lancar dan piutang jangka panjang. Untuk piutang lancar yakni piutang yang harus dibayar debitur dalam waktu kurang dari setahun mencapai Rp279,9 triliun. Sedangkan piutang jangka panjang yang bisa dibayarkan oleh debitur dengan jangka waktu di atas 12 bulan mencapai Rp60,6 triliun.

"Shortfall penerimaan pajak pada 2020 diprediksi mencapai Rp388,5 triliun. Jika DJKN Kemenkeu bisa memaksimalkan penagihan piutang negara, maka setidaknya akan bisa menutup shortfall penerimaan pajak tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan penerimaan pajak 2020 diprediksi hanya mencapai Rp1.254,1 triliun atau 76,4 persen dari target awal sebesar Rp1.642,6 triliun. Penerimaan pajak diproyeksikan terkontraksi 5,9 persen dibandingkan realisasi 2019 karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah memang harus kreatif mencari sumber alternatif pemasukan negara di luar pajak, salah satunya dengan memaksimalkan penagihan piutang negara kepada para debitur," katanya.

Politikus PKB ini mengakui pandemi Covid-19 mempunyai dampak luar biasa kepada para pelaku usaha. Kendati demikian, keuangan negara harus tetap diselamatkan salah satunya melalui penagihan piutang negara kepada para debitur.

"Piutang negara ini kan bentuknya macam-macam, ada piutang pajak, piutang non-pajak, hingga piutang royalty. Saya kira DJKN bisa dengan tepat memetakan mana debitur yang benar-benar tidak bisa bayar dan dan mana yang hanya pura-pura tak bisa bayar. Dengan pemetaan tersebut maka saya rasa penagihan akan lebih efektif," tutup Fathan.