Gubernur Jawa Barat, kembali memberikan usulan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan PPKM Level. Kali ini, pihaknya meminta agar penerapan PPKM kedepannya tidak lagi berbasis kota/kabupaten tetapi per kecamatan.
Menurutnya, penerapan PPKM berbasis kabupaten/kota membuat kondisi di lapangan dipukul rata. Padahal, jumlah kecamatan di Jawa Barat terbilang banyak dengan kondisi risiko yang berbeda-beda.
"PPKM berbasis kabupaten kota itu terlalu dipukul rata. Sebagai contoh dengan penerapan ini maka Kota Cimahi yang hanya memiliki 3 kecamatan disamakan dengan Kabupaten Bogor yang memiliki banyak kecamatan," ucap Emil, sapaan akrabnya, saat press conference virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (10/8).
Emil menilai, jika penerapan risiko berbasis kecamatan tersebut disetujui, maka proses sekolah tatap muka bisa dilakukan di Jawa Barat.
"Kalau ini diloloskan, feeling saya setengah Jawa Barat bisa tatap muka," ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini ada 12 kota/kabupaten di Jabar yang menerapkan PPKM Level 4. Diantaranya Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.
Sementara untuk PPKM Level 3 ada 14 kota/kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya. Dan level 2 hanya di Kabupaten Tasikmalaya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved