UU Cipta Kerja Jadi Strategi Pemerintah Hadapi Bonus Demografi

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Pengesahan omnibus law Undang Undang Cipta Kerja dinilai menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi bonus demografi.


Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno mengatakan, bonus demografi adalah salah satu tantangan nyata di sektor ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Dengan tingginya angka tenaga kerja prouktif, maka dibutuhkan lapangan kerja yang luas pula.

"Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi, di mana dibutuhkan lapangan kerja yang luas. Adanya UU Cipta Kerja ini untuk memperluas lapangan kerja tersebut," kata Soes seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/10).

Selain bonus demografi, lanjut Soes, persoalan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

"Sementara itu, masih ada berbagai faktor lain di luar ketenagakerjaan yang ikut menyebabkan muncul permasalahan di sektor tenaga kerja hingga saat ini. Misalnya, kondisi perekonomian nasional, politik, hukum, sosial dan budaya masyarakat," jelasnya.

Soes menilai, masalah itu tidak dapat diselesaikan sendiri dengan hanya memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penyelesaiannya harus diikuti dengan perbaikan regulasi di bidang lainnya.

"Demikian pula penanganannya, permasalahan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Perlu adanya sinergi dengan kementerian/lembaga sektor lainnya yang kemudian diwujudkan dalam UU Cipta Kerja," demikian Soes.