Wajibkan Asuransi TPL Bukti Pemerintahan Jokowi Makin Limbung

Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya dinilai semakin goyah dengan munculnya rencana mewajibkan asuransi Third Party Liability (TPL) untuk kendaraan bermotor. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza, mengkritik bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo semakin tidak berpihak kepada masyarakat.

"Pemerintah Jokowi di akhir masa jabatannya semakin limbung. Perencanaan pembuatan kebijakan kerap menghadirkan kontroversi di publik," ujar Efriza kepada RMOL, Selasa (23/7).

Menurut Efriza, hal ini terjadi karena kurangnya urgensi dan langkah jelas dari pemerintah mengenai kesejahteraan masyarakat. "Kebijakan ini jelas-jelas akan menjadi kejanggalan, karena sudah adanya asuransi melalui Jasa Raharja," tuturnya.

Pengamat politik dari Citra Institute ini juga memprediksi bahwa jika kebijakan wajib asuransi TPL diterapkan, masyarakat berpotensi mengalami pungutan ganda dari sektor asuransi. "Jika itu yang terjadi, malah menunjukkan pemerintah tak mengetahui kondisi masyarakatnya," demikian Efriza menambahkan.