Wakil Ketua DPRD Klaim Sudah Evaluasi Pendidikan Pangandaran

Dipertanyakan kinerja pengawasan oleh Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran buka-bukaan soal evaluasi yang dilakukan.

Diketahui, PC GP Ansor Kabupaten Pangandaran telah mendatangi gedung DPRD dan mempertanyakan kejelasan beberapa program pendidikan yang termaktub di dalam dua Peraturan Bupati (Perbup).

Dua Perbup di antaranya, yakni nomor 5 Tahun 2020 perubahan atas Perbup Nomor 19 Tahun 2017 dan perubahan atas nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat serta Perbup Nomor 58 Tahun 2017 perubahan atas Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Karakter.

Selain itu, PC GP Ansor meminta kepada bupati untuk mencabut dua Perbup soal program pendidikan itu karena dinilai gagal dan inkonsisten dalam penyelenggaraannya bahkan terhenti sejak 2020.

Kendati demikian, DPRD Kabupaten Pangandaran menerima rekomendasi tersebut dan membuka evaluasi program pendidikan yang dilakukan selama tiga tahun kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin menerangkan, evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh pihaknya telah dilakukan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melihat serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

"Kita juga sudah sarankan, kalau memang fiskal daerah sedang tidak mungkin dilakukan, ya pemda harus membuat upaya kebijakan lain yang tidak membuat masyarakat cemas," tegas Jalaludin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (10/5).

Mengenai dorongan DPRD terhadap pendidikan karakter, kata Jalaludin, sudah dilakukan juga dengan memberikan saran kepada Pemda agar mengunakan skala prioritas efektif efisien.

"Kan tidak harus semua dilakukan, mana yang kira-kira urgensinya tinggi dulu. Tapi tidak harus dipaksakan juga," terangnya.

Kabupaten Pangandaran yang memiliki visi wisata berkelas dunia, tukas Jalaludin, memang jelas membutuhkan pendidikan karakter sebagai benteng cross culture yang terjadi di dunia pariwisata.

"Pas evaluasi kemarin sejak tahun 2020, ini memang terkesan dipaksakan. Ya, enggak usah juga sebetulnya, karena tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan," tutupnya.