Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi dinilai tidak menjalankan surat edaran Plt. Bupati Bekasi nomor 503/SE-92/PBJ tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, Rabu (23/2).
“Kebijakan Plt Bupati Bekasi kan sudah bagus. Melalui surat edaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Ini harus dijalankan oleh oleh para perangkat daerah. Khususnya dinas teknis, jangan sampai hal ini menjadi inseden buruk atau sama saja para perangkat daerah tidak menjalankan apa yang sudah deprogramkan kepala daerah,” bebernya.
Menurut dia, Kabupaten Bekasi sangat terkenal atau sudah menjadi budaya buruk ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada akhir tahun.
”Karena diketahui bersama kegiatan APBD murni yang seharusnya dapat terlaksana diawal selalu dikerjakan pada akhir tahun,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut yang muncul pada akhir tahun lalu. M Nuh menyampaikan gebrakan tersebut merupakan kebijakan yang dinilai sangat positif untuk percepatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
”Namun hal ini kan awalnya saja meskipun realisasinya hingga saat ini belum berjalan. Tentunya hal ini harus dilahirkan sebagai pelaksanaan kegiatan diawal tahun, dan juga menjadi kebijakan Pak Marjuki sebagai kepala daerah meskipun hanya hitungan bulan menjabat namun kebijakannya dirasakan masyarakat secara signifkan,” tuturnya.
Politisi PKS ini menuturkan, dirinya secara pribadi memang hanya mengetahui secara non formal yang awalnya sudah ingin berjalan namun ada penggalan karena ada kekurangan persyaratan. Namun dengan kondisi ini akan kami sampaikan atau memanggil dinas teknis.
”Kami sebagai fungsi control akan memanggil melalui Komisi III. Dan mempertanyakan kenapa hingga saat ini pelaksanaan lelang barang dan jasa sebagai langkah awal untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur belum dimulai,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkab Bekasi, Iman Nugraha menyampaikan pihaknya sudah ada komunikasi dengan dinas cipta karya tata ruang dalam waktu dekat akan dimulai untuk pelaksanaan lelang sejumlah gedung bangunan negara.
“Untuk realisasi memang baru konsultan konsultan. Namun untuk lelang pembangunan infrastruktur belum digelar, rencananya dalam waktu dekat ini akan digelar,” tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved