Wakil Ketua DPRD Usul Bentuk Perda Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah

Muhammad Nuh/RMOLJabar
Muhammad Nuh/RMOLJabar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan dan pengolahan limbah. Rencananya usulan itu bakal dimasukkan dalam Propemperda tahun 2022 mendatang.


Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, Kamis (9/9).

Menurutnya, usulan ini muncul sebagai repon atas kasus Kali Cilemahabang yang menghitam. Diduga, penyebabnya limbah industri yang berada dekat dengan kali tersebut.

"Menurut saya persoalan limbah merupakan masalah yang serius, sudah masuk kedalam kejahatan lingkungan. Untuk itu, saya rasa kita perlu membuat Perda baru, Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengolahan limbah," kata dia.

Mohammad Nuh menjelaskan, Perda tersebut mengatur banyak hal.  Mulai dari tempat pembuangan limbah, syarat perusahaan yang boleh membuang limbah, hingga pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan limbah.

"Soal tempatnya dimana yang pas untuk jadi tempat pembuangan limbah, menurut saya mungkin bisa saja wilayah Bojongmangu, katanya bahwa daerah itu ada bebatuan kapur. Jadi layak untuk jadi tempat pembuangan akhir limbah yang tidak bisa diolah lagi menjadi tempat penempatan limbah," kata dia.

Jadinya, kata Nuh, jika ada perusahaan yang menghasilkan limbah industri, tak perlu lagi secara diam - diam membuang limbahnya ke sungai. Cukup dikirimkan ke tempat yang disediakan Pemkab Bekasi.

"Terhadap limbah B3 ada pengentasan sendiri, jadi tidak dibuang ke sungai, jadi limbah industri langsung diangkut ke lokasi pengolahan limbah," bebernya.

Untuk mendukung perda tersebut, ia juga mengusulkan agar dua BUMD milik Pemkab Bekasi yang belum bekerja secara efektif, dapat dialihkan bidang kerjanya menjadi pengolahan limbah.

"Setau saya fungsikan saja salah satu BUMD kita yang belum efektif antara PT. Bekasi Putera Jaya atau PT Bumi Bekasi Jaya untuk mengelola limbahnya. Karena persoalan limbah ini menjadi isu yang krusial di Bekasi, apalagi wilayah kita ini terkenal sebagai Kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, sudah seharusnya punya pusat pengolahan limbah," bebernya.

"Nanti dengan adanya BUMD pengolahan limbah, selain persoalan limbah bisa teratasi, tetapi juga bisa meningkatkan PAD dari perusahaan yang membuang limbah B3-nya, dan saya rasa kita bisa menjadi percontohan pengolahan limbah di Indonesia," imbuhnya.

Meski begitu, ia mengaku perlu proses dan kajian yang mendalam untuk mengubah bidang kerja pada BUMD yang ada. Namun, ia mengatakan hal itu bisa saja dilakukan sesuai kebutuhan yang ada dan aturan yang berlaku.

"Untuk BUMD yang ada, memang tidak bergerak dibidang limbah tapi kita tinggal revisi perda untuk dua BUMD tersebut. Atau bisa juga bikin BUMD sendiri, tapi kita lihat saja perkembangannya," tandasnya.