Yusril Ihza Mahendra: Presiden Dan Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah

Yusril Ihza Mahendra/Net
Yusril Ihza Mahendra/Net

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.


Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi polemik kewenangan Mendagri  dalam memberhentikan gubernur atau Bupati yang terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19," katanya dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Menurut Yusril pada hakikatnya Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ia menjelaskan, dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019 tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut  untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto.

"Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Ia melanjutkan, kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

"Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya," tandasnya.